Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri atas;

  1. Sekretariat;
  2. Bidang Perencanaan;
  3. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
  4. Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana;
  5. Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan;
  6. UPT; dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyuluhan rencana kerja sekretariat;
  2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  3. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
  4. pengelolaan barang milik daerah;
  5. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA;
  7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  • Sub Bagian Program; dan
  • Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Bidang Perencanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral.

Dalam melaksanakan tugas bidang perencanaan menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan rencana kerja bidang
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral.
  3. pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral.
  4. pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan, dan sektoral.
  5. pembinaan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan,dan sektoral.
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, terdiri atas :

  • Sub Bidang Perencanaan Penganggaran;
  • Sub Bidang Perencanaan Sektoral; dan
  • Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan.

Bidang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.

Dalam melaksanakan tugas bidang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan rencana kerja bidang
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan anak kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kominikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
  3. pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan anak kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kominikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
  4. pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan anak kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kominikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
  5. pembinaan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan anak kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kominikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri atas :

  • Sub Bidang Pemerintahan;
  • Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
  • Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral.

Dalam melaksanakan tugas bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan rencana kerja bidang
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana pemukiman yangmeliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, penataan ruang, pertahanan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata dan kebencanaan;
  3. pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana pemukiman yangmeliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, penataan ruang, pertahanan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata dan kebencanaan;
  4. pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis perencanaan pbidang ekonomi dan sarana prasarana pemukiman yangmeliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, penataan ruang, pertahanan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata dan kebencanaan;
  5. pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana pemukiman yangmeliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, penataan ruang, pertahanan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata dan kebencanaan;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana, terdiri atas :

  • Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
  • Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; dan
  • Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri.

Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral.

Dalam melaksanakan tugas bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan rencana kerja bidang
  2. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
  3. pelaksanaan dukungan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
  4. pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
  5. pembinaan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :

  • Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  • Sub Bidang Pengendalian; dan
  • Sub Bidang Analisa Data dan Laporan.

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialilasi yang dibutuhkan sesuai prosedure yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagan Susunan Perangkat Daerah

 

Perbub No. 127 Tahun 2016