Kabupaten Bantul Gelar Program Review untuk Mendapatkan Masukan Langsung dari Masyarakat
Senin, pada tanggal 22 Desember 2025 di Gedung Induk Mandhala Saba Lt.3 Kompleks Parasamya, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan Program Review sebagai instrumen monitoring kebijakan publik yang dapat di evaluasi oleh masyarakat. Program ini merupakan hasil kerjasama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan Yayasan Nusanara Sejati Mitra dari Koso Nippon. Program Review ini dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik, BSKDN Kemendagri, Bupati Bantul, Wakil Bupati Bantul, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Puskesmas, Panewu dan 34 warga penilai dari berbagai kapanewon.
Program Review di Bantul merupakan mekanisme evaluasi dan monitoring program pembangunan pemerintah daerah yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk mendapatkan umpan balik, akuntabilitas dan transparansi membutuhkan keterlibatan tidak hanya oleh pemerintah saja (satu arah) tetapi juga dari masyarakat (dua arah). Program Review terdiri dari 3 komponen utama yakni Pengampu Program, Evaluator dan Warga Penilai. Pengampu Program merupakan pegawai pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi program. Program yang di review pada kegiatan kali ini adalah Program Padat Karya dari Disnakertrans dan Program Percepatan Penurunan Stunting dari DP3APPKB. Tim Evaluator beranggotakan Prof. Purwo Santoso dari UGM, Tri Retnani, S.Si, MT Sekretaris Bappeda Kota Yogyakarta dan Tresno Wibowo ST, MT dari General Manajer PT Suradi Sejahtera. Warga Penilai yang hadir berjumlah 32 orang perwakilan masyarakat dari 17 kapanewon yang dipilih secara acak.
Novi Astuti, Sekretaris Bappeda dalam sambutannya menyampaikan bahwa dari program review diharapkan perangkat daerah mendapatkan penilaian langsung dari masyarakat melalui warga penilai sehingga dapat meningkatkan efisiensi penyelanggaraan anggaran dan transparasi manajemen. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik, BSKDN Kemendagri, TR Fasul Falah menyampaikan melalui Program Review ini, kita dapat melihat keseriusan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi program yang dijalankan.
Dalam sambutannya, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya Program Review sebagai bagian penting dari upaya untuk memastikan pembangunan di Bantul berjalan sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Program Review yang merupakan instrumen monitoring dan evaluasi yang memungkinkan kita melihat secara jernih capaian program, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, menilai apakah program sudah efektif dan menjadi wadah untuk refleksi bersama agar setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat Bantul.
Dari hasil penilaian 32 Warga Penilai, diperoleh untuk Program Percepatan Penurunan Stunting, sebanyak 6 warga menilai bahwa program sudah baik tidak perlu diubah, 25 warga menilai program perlu diperbaiki dan 1 warga menilai program sebaiknya dihentikan, sedangkan untuk Program Padat Karya diperoleh 11 warga menilai program sudah baik tidak perlu diubah, 20 warga menilai program perlu diperbaiki dan 1 warga menilai program sebaiknya dihentikan.
Program Review ini merupakan simbol bahwa pembangunan bukan hanya tentang apa yang dilakukan pemerintah, tetapi tentang bagaimana masyarakat itu bergerak bersama. Program Review sangat strategis dalam memingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Pemerintah Daerah berada di garis depan untuk memberikan pelayanan publik yang mampu merespon kebijakan yang diterapkan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi roh dalam pelaksanaan program, kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat dan perbaikan berkelanjutan harus menjadi komitmen, sehingga program review dapat ditindaklanjuti dengan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.