Pembukaan Musrenbang Kapanewon Tahun 2023 dilaksanakan pada Kamis (03/02) bertempat di Kapanewon Imogiri, sebagai langkah untuk menjaring pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan potensi kewilayahan Kab. Bantul. Ir. Fenty Yusdayati, M.T, Kepala Bappeda Kab. Bantul menyampaikan bahwa Musrenbang tingkat Kapanewon ini akan diikuti oleh DPRD, Kepala OPD, Panewu, dan Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon, Lurah, dan pemangku kepentingan. Sementara itu pokok bahasan yang disampaikan dalam Musrenbang Kapanewon adalah arah pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2023 dan kebijakan anggaran kapanewon tahun 2023.

Dalam sambutannya, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menerangkan bahwa Imogiri dipilih sebagai lokasi pembukaan Musrenbang karena diantaranya, Imogiri sebagai gerbang keistimewaan DIY, penghasil produk kerajinan warisan budaya yang ditetapkan oleh UNESCO seperti batik, keris, dan wayang, serta Imogiri sebagai Kawasan food estate dengan potensi pertaniannya. Melalui Musrenbang Tahun 2023 Tingkat Kapanewon ini diharapkan dapat disusun prioritas untuk pemerataan pembangunan di Kabupaten Bantul sesuai dengan prinsip keadilan. (Sumber: https://bantulkab.go.id/berita/detail/5020.html)

Rencana kerja pembangunan daerah tahun 2023:

"Arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kab. Bantul 2021 – 2026 untuk tahun 2023 adalah Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastruktur dan SDM berkualitas".

Prioritas tahun 2023:

1. Pemantapan Sistem Layanan Publik berbasis Information and Technology (IT)
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pencapaian Kabupaten Kreatif melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan kualitas sektor pertanian, industri dan pariwisata
4. Peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi dan permukiman sehat
5. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Status Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kebijakan anggaran kapanewon tahun 2023:

• Usulan Difokuskan pada 5 Prioritas Pembangunan Tahun 2023
• Jumlah Usulan awal dari Kapanewon sebanyak 360 usulan (Fisik 201 Usulan; Non Fisik 159 Usulan) secara manual.
• Jumlah usulan yg diinput dalam SIPD dan masuk dalam Musrenbang Kapanewon sebanyak 255 usulan. Usulan tersebut telah melalui verifikasi lapangan (OPD, Bappeda dan Kapanewon) dan validasi Mitra Bappeda, selanjutnya masuk tahapan Validasi oleh Kapanewon.
• Usulan kalurahan melalui pagu kapanewon yang telah disepakati oleh TAPD akan masuk dalam Renja Perangkat Daerah dan menjadi belanja PD

Pagu Indikatif Kapanewon (PIK) dapat dilihat pada SK Bupati No 54 Tahun 2022 tentang Pagu Kapanewon dalam Perencanaan Kewilayahan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sumber Pendanaan:

• Untuk usulan kalurahan yang belum terakomodir melalui pagu kapanewon sebanyak 95 usulan, menjadi data bagi pemerintah kabupaten bantul untuk mencarikan sumber dana terhadap usulan tersebut.
• Skema terhadap usulan yang belum terakomodir bisa diusulkan kedalam pendanaan yaitu :

1. Usulan akan dibahas dalam forum PD untuk dijadikan usulan reguler PD
2. Usulan bisa disampaikan melalui pokir
3. Melalui dana APBN atau APBD Provinsi
4. Melalui dana Keistimewaan
5. Corporate Social Responcibility (CSR)

Sedangkan Usulan kalurahan yang berupa Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) dengan anggaran per padukuhan @ Rp.50 juta yang peruntukannya sesuai PERBUP No. 20 Tahun 2021 akan masuk dalam belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang pengalokasian anggarannya ada pada BPKPAD.

 Materi Pembukaan Musrenbang Kapanewon tahun 2023 dapat diunduh di https://bappeda.bantulkab.go.id/index.php/files#47-83-pembukaan-musrenbang-kapanewon