Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (28/08) di Gedung Induk Mandala Sabha Lantai III Kompleks Parasamya. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah.

Rakordal ini bertujuan untuk meningkatan koordinasi, evaluasi kinerja pembangunan, sehingga sejak awal telah disiapkan strategi untuk meminimalisir hambatan dan permasalahan.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta; Sekretaris Daerah, Agus Budiraharja, SKM, M.Kes; Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Fenty Yusdayati, MT; Asisten Administrasi Umum, Ir. Isa Budi Hartomo, MT; Kepala Bappeda Kabupaten Bantul; narasumber Kenny Chandra, Vice President of Value Engineering, PT. Privy Identitas Digital; Perangkat Daerah; serta para Panewu se-Kabupaten Bantul.

Dalam Rakordal Triwulan II, sejumlah agenda menjadi fokus utama, antara lain penyampaian laporan capaian pembangunan Triwulan II, evaluasi terhadap capaian pembangunan Triwulan II, paparan terkait Akselerasi Digitalisasi dari praktisi/tenaga ahli, serta pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bantul berharap terbangun koordinasi yang lebih solid antar perangkat daerah. Rakordal juga diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam proses manajemen pembangunan, baik dari sisi evaluasi kinerja maupun penyusunan perencanaan pembangunan di periode berikutnya.

Adapun target keluaran dari Rakordal Triwulan II TA 2025 meliputi:

• Arahan langsung dari pimpinan pengambil kebijakan;
• Terwujudnya forum konsultasi dan kolaborasi antar perangkat daerah;
• Optimalisasi monitoring dan evaluasi;
• Membangun Ekosistem Digital Ekonomi;
• Penguatan layanan digital sebagai salah satu upaya mengadaptasi efisiensi administrasi;
• Peningkatan akses infrastruktur digital; dan
• Akselerasi kolaborasi startup dengan perusahaan nasional maupun multinasional.